Bacatrend, Jakarta – Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9), dan langsung menggelar aksi demonstrasi.

Mereka datang dengan satu tuntutan utama: meminta KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan RI.

Rombongan warga berangkat dari Alun-Alun Pati pada Minggu malam menggunakan tujuh hingga sepuluh bus, difasilitasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Mereka membawa spanduk, poster, dan bendera bertuliskan “Save Pati” dan “Tangkap Sudewo”, serta menyuarakan orasi secara damai di halaman depan Gedung KPK.

Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan secara tertib dan mandiri. Warga membawa perbekalan sendiri sebagai antisipasi atas situasi Jakarta yang masih belum kondusif akibat demonstrasi serentak di berbagai titik.









“Kami tidak minta lebih, hanya kejelasan hukum. Kalau memang tidak bisa menetapkan Sudewo sebagai tersangka, nyatakan saja dia tidak bersalah kalau berani,” ujar salah satu orator aksi.

Sudewo sebelumnya telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi DJKA pada Rabu, 27 Agustus 2025. Ia diduga menerima uang dari proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Solo Balapan dan sekitarnya saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

KPK disebut telah menyita uang sebesar Rp3 miliar dari kediaman pribadi Sudewo dan menerima pengembalian dana sebesar Rp720 juta. Meski Sudewo mengklaim uang tersebut berasal dari pendapatan sahnya sebagai anggota DPR, warga menilai pengembalian dana itu sebagai pengakuan tidak langsung atas keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

Koordinator aksi lainnya, Supriyono alias Botok, menyatakan bahwa bukti yang ada sudah cukup kuat untuk menetapkan Sudewo sebagai tersangka:

“Sudewo sadar telah melakukan pelanggaran hukum. Kalau tidak, mengapa mengembalikan uang Rp720 juta ke KPK?”

Perwakilan warga telah diterima untuk audiensi dengan pihak KPK. Menurut keterangan dari koordinator aksi, KPK berjanji akan melakukan koordinasi internal untuk mempertimbangkan penerbitan surat rekomendasi penonaktifan Sudewo sebagai Bupati Pati.

Namun hingga siang hari, belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait status hukum Sudewo. Warga menyatakan akan terus mengawal proses hukum dan mendesak agar lembaga antirasuah tidak menjadi pelindung bagi pejabat yang diduga terlibat korupsi.