Bacatrend, Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Indonesia saat ini kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis, berdasarkan proyeksi kebutuhan layanan kesehatan 30 tahun ke depan yang disusun bersama Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

“Indonesia saat ini kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis berdasarkan proyeksi kebutuhan layanan kesehatan 30 tahun ke depan,” kata Menkes

Kekurangan ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga distribusi, karena sebagian besar dokter spesialis masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah lain seperti NTT, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan tingkat lanjut.

Dalam paparannya, Menkes menyebut bahwa Indonesia hanya mampu menghasilkan sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, sehingga untuk menutup gap 70 ribu dibutuhkan waktu hingga 26 tahun jika tidak ada percepatan. Kondisi ini dinilai mustahil dikejar tanpa strategi baru, sehingga pemerintah mendorong perluasan rumah sakit pendidikan dan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempercepat produksi tenaga spesialis.









Langkah konkret yang dilakukan adalah program pengampuan rumah sakit pendidikan, di mana rumah sakit besar berperan sebagai pembina bagi rumah sakit daerah agar dapat membuka program pendidikan spesialis. Dengan cara ini, kapasitas pendidikan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini kekurangan tenaga ahli.

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya sinergi dengan universitas dan lembaga pendidikan kedokteran untuk memperluas akses calon dokter spesialis. Program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan layanan kesehatan dalam 20 tahun ke depan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Indonesia.

Kekurangan dokter spesialis menjadi isu strategis karena berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan esensial, mulai dari bedah, penyakit dalam, hingga layanan anak. Tanpa percepatan, kesenjangan ini berpotensi memperburuk ketidakadilan kesehatan antarwilayah.