Bacatrend, Opini – Di tengah gencarnya narasi efisiensi anggaran yang terus disampaikan pemerintah, pelibatan organisasi Cipayung Plus Jawa Timur dalam agenda misi dagang luar negeri Pemerintah Provinsi Jawa Timur memunculkan tanda tanya publik. Agenda misi dagang sejatinya merupakan instrumen strategis untuk memperkuat sektor perdagangan, investasi, industri, UMKM, serta diplomasi ekonomi daerah. Karena itu, keterlibatan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sektor tersebut patut dipertanyakan dari sisi urgensi maupun manfaat konkretnya.

Kehadiran kelompok mahasiswa dalam agenda misi dagang ke Palangkaraya dan Kuala Lumpur menimbulkan persepsi bahwa terdapat perluasan agenda yang tidak sepenuhnya relevan dengan tujuan utama kegiatan ekonomi daerah. Publik berhak mengetahui dasar pertimbangan pemerintah dalam melibatkan organisasi mahasiswa, termasuk capaian strategis apa yang hendak diwujudkan serta dampak langsung apa yang akan diterima masyarakat Jawa Timur.

Persoalan ini menjadi semakin sensitif ketika masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga tantangan di sektor pendidikan. Dalam situasi demikian, pemerintah daerah seharusnya lebih selektif menentukan prioritas penggunaan anggaran agar setiap kegiatan benar-benar memiliki nilai manfaat yang jelas dan terukur. Kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa tentu bukan sesuatu yang keliru, namun harus dibangun di atas prinsip transparansi, efektivitas, dan orientasi kepentingan publik.

Misi dagang tidak semestinya bergeser menjadi ruang seremonial ataupun fasilitas politik yang minim korelasi terhadap kebutuhan masyarakat. Jika tidak dijelaskan secara terbuka, pelibatan organisasi mahasiswa justru berpotensi memunculkan persepsi negatif bahwa agenda ekonomi daerah digunakan untuk kepentingan pencitraan atau pendekatan kekuasaan semata.









Di sisi lain, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung juga perlu menjaga independensi gerakan. Sebagai kelompok yang lahir dari tradisi kontrol sosial dan perjuangan rakyat, mahasiswa seharusnya tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, bukan sekadar hadir sebagai pelengkap dalam agenda birokrasi. Keterlibatan dalam sebuah kegiatan pemerintah harus memiliki landasan ideologis dan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan masyarakat luas.

Kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari tanggung jawab moral gerakan mahasiswa dalam menjaga demokrasi, mengawal akuntabilitas anggaran, serta memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama dalam setiap keputusan pemerintah.

Kelvin Arisudin
Wakabid Organisasi DPD GMNI Jawa Timur