Bacatrend, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan perhatian serius terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang tertekan akibat lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) imbas ketegangan di Timur Tengah. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan perlunya langkah antisipatif agar APBN tetap terjaga.

Said menyebut pemerintah perlu melakukan penajaman program-program prioritas. Program yang mendesak seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap wajib dilaksanakan karena masuk klaster anggaran pendidikan. Namun, proyek infrastruktur yang tidak mendesak, seperti pembangunan jalan tol, bisa ditunda atau dijalankan dengan skema tahun jamak. “Program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun jamak,” ujarnya.

Selain itu, Said menyoroti subsidi energi yang dinilai belum tepat sasaran. Subsidi LPG yang mencapai 8,6 juta metrik ton per tahun disebut masih dijual terbuka, sehingga berpotensi membebani APBN. Ia mendorong penerapan sistem verifikasi lebih canggih, seperti penggunaan sidik jari atau retina mata, agar subsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak.

Banggar DPR menilai langkah penundaan program tidak mendesak dan penajaman subsidi energi dapat memperkuat bantalan fiskal pemerintah. Dengan demikian, APBN diharapkan tetap stabil menghadapi ketidakpastian global tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.