Bacatrend, Surabaya – DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Senin (16/6/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Adi Sutarwijono dan dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi, pejabat Pemkot, serta 35 anggota dewan.

Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Cahyo Siswo Utomo, mengapresiasi kinerja Pemkot yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-13 kalinya.

“Kami juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,76 persen, meski belum melampaui capaian tahun lalu,” kata Cahyo.









Namun, PKS menyoroti serapan belanja modal yang hanya 19 persen dari total anggaran.

“Belanja modal sebagai motor pembangunan belum optimal. Bahkan, serapan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi hanya 56,82 persen. Ini perlu jadi perhatian karena banyak warga mengeluh soal jalan rusak dan banjir,” ujarnya.

PKS juga menekankan pentingnya memperluas sumber pendapatan daerah agar tidak bergantung pada PBB.

“Kami mendukung kebijakan penghapusan denda PBB dan berharap ada keringanan bagi warga berpenghasilan rendah,” tambah Cahyo.

Di bidang UMKM, PKS memuji program seperti rumah padat karya dan e-peken, tetapi meminta distribusinya lebih merata.

PKS juga mendorong optimalisasi aset mangkrak untuk pemberdayaan warga berpenghasilan rendah.

Terkait pendidikan, mereka menilai beasiswa kuliah strategis untuk memutus rantai kemiskinan, tetapi meminta kuotanya diperluas.

“Masih ada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu yang belum terbantu,” kata Cahyo. PKS juga menyoroti SILPA Rp234 miliar.

“Perlu dikaji, apakah ini karena efisiensi atau lemahnya perencanaan. Pinjaman daerah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal agar tidak membebani APBD,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Adi Sutarwijono memastikan semua masukan fraksi akan dibahas lebih lanjut.

“Aspirasi warga, seperti soal infrastruktur dan rumah tidak layak huni, harus jadi perhatian,” tegasnya.

Wali Kota Eri menyampaikan terima kasih atas masukan dewan.

“Alhamdulillah, banyak yang sudah kita jalankan. Ini jadi refleksi arah kebijakan kita,” ujar Eri.