Bacatrend, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur melontarkan kritik terhadap sikap Gubernur yang dinilai terlalu tertutup dalam menanggapi masukan legislatif terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan oleh juru bicara mereka, Yordan M. Batara Goa, PDIP menilai respons Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, yang disampaikan dalam sidang paripurna 14 Mei 2025, cenderung defensif dan kurang memberi ruang diskusi yang terbuka.

“Alih-alih menyambut masukan secara terbuka, Gubernur justru menunjukkan kecenderungan untuk menghindar dengan memberikan jawaban yang bersifat umum dan normatif,” ujar Yordan.

Salah satu sorotan utama adalah terkait target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya dipatok sebesar 1,87% per tahun. Menurut Fraksi PDIP, angka tersebut terlalu rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PAD Jawa Timur lima tahun terakhir yang mencapai 6,9% berdasarkan data BPS.









“Dengan target yang begitu minim, bagaimana kita bisa bicara tentang pembiayaan pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyat?” tegas Yordan. Ia menyebut proyeksi konservatif tanpa penjelasan teknis hanya akan mempersempit ruang fiskal untuk program prioritas.

Tak hanya itu, fraksi juga menggarisbawahi kurangnya perhatian terhadap isu ketimpangan wilayah dan risiko bencana. Menurut Yordan, Gubernur terlalu berfokus pada Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan, padahal daerah seperti Gerbangkertosusila menyumbang hampir separuh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi, sementara Madura hanya 5%.

“Indikator yang lebih menggambarkan kesenjangan seperti Indeks Theil malah tidak disinggung,” kata Yordan.

Dalam aspek kebencanaan, ia menyoroti fakta bahwa 31 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori rawan tinggi bencana menurut laporan BNPB tahun 2024, namun indikator tersebut belum tercermin dalam prioritas pembangunan jangka menengah.

Kekecewaan juga muncul karena tak ada tanggapan dari pihak eksekutif atas usulan indikator ketahanan keluarga. Padahal, angka perkawinan anak usia 16–18 tahun di Jawa Timur masih tinggi, yakni 5,6%, tertinggi ketiga di Pulau Jawa.

“Ini bukan sekadar statistik, ini soal keberlangsungan generasi mendatang. Mengabaikannya sama saja dengan menutup mata terhadap akar persoalan kemiskinan struktural,” ucapnya.

Kritik lain diarahkan pada respons Gubernur terkait layanan dasar. Pendidikan vokasi dinilai tidak sinkron dengan kebutuhan pasar kerja, ditunjukkan oleh angka pengangguran lulusan SMK di Jawa Timur yang mencapai 8,19%, jauh di atas rata-rata nasional 4,38%.

Begitu pula dengan layanan kesehatan. Yordan menyebut tak ada terobosan nyata dalam pemerataan layanan antara perkotaan dan daerah pesisir maupun kepulauan. Manajemen RSUD dan penguatan puskesmas juga dinilai tidak tersentuh secara substansial dalam jawaban Gubernur.

Mengakhiri pandangannya, Fraksi PDIP mendorong agar Gubernur membuka ruang untuk merevisi isi substansi RPJMD sebelum pengesahan. “Kami ingin agar dokumen ini betul-betul menjadi landasan pembangunan yang nyata, bukan sekadar rutinitas administratif lima tahunan,” pungkas Yordan.