Bacatrend, Surabaya — Menghadapi penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola keuangan menjadi prioritas utama, dengan fokus pada transparansi, pemanfaatan aset daerah, dan digitalisasi pengawasan.

“Kejujuran dalam pelaporan anggaran adalah fondasi. Semua kebutuhan dan pengeluaran harus disampaikan apa adanya,” ujar Eri dalam keterangan resmi, Kamis (18/9).

Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali aset-aset milik pemerintah kota yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Eri, aset tersebut akan disewakan agar dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang signifikan, terutama untuk menutup kekurangan akibat penyesuaian TKD.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga memperkuat sistem pengawasan anggaran dengan menerapkan metode pembayaran non-tunai, khususnya di sektor pajak hotel dan restoran. Melalui integrasi aplikasi digital, data transaksi langsung tercatat dalam sistem pemerintah kota, sehingga meminimalkan potensi kebocoran dan meningkatkan akurasi.









“Dengan sistem ini, tidak perlu lagi pemeriksaan manual. Semua tercatat otomatis dan transparan,” jelas Eri.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkot Surabaya tetap optimistis. Eri menegaskan bahwa dengan strategi keuangan yang terukur dan pemanfaatan teknologi, Surabaya mampu menjaga laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Surabaya siap menghadapi tantangan ekonomi dengan kebijakan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan,” tutupnya.