Bacatrend, Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun anggaran 2026. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, yang digelar di Jakarta.

Sri Mulyani menyebut bahwa ruang fiskal tahun depan telah banyak terserap oleh delapan program prioritas nasional yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Untuk gaji, kita juga akan melihat fiscal space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani.

Delapan program prioritas tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan dan keamanan, serta investasi dan perumahan rakyat. Total alokasi anggaran untuk seluruh program ini mencapai lebih dari Rp 2.5 kuadriliun.

Selain tidak menaikkan gaji, pemerintah juga memutuskan untuk tidak membuka rekrutmen CPNS pada 2026. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari strategi efisiensi belanja pegawai dan penguatan belanja produktif.









Meski demikian, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran besar untuk sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk tunjangan profesi bagi guru dan dosen. “Kami tetap menjaga komitmen terhadap layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan,” tambah Sri Mulyani.

Keputusan ini menuai beragam respons dari kalangan aparatur sipil negara. Sebagian menilai kebijakan tersebut dapat memengaruhi motivasi kerja, terutama di daerah yang masih menghadapi tantangan kesejahteraan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama RAPBN 2026 adalah pembangunan jangka panjang dan penguatan fondasi ekonomi nasional.