Bacatrend, Jakarta — Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan pembatasan gim daring bergenre kekerasan seperti PUBG Mobile, menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta pada 7 November lalu. Dugaan awal menyebutkan bahwa aksi tersebut terinspirasi dari konten gim perang.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau kemungkinan pemblokiran gim PUBG Mobile sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap generasi muda. “Kami tidak ingin anak-anak kita terpapar kekerasan digital yang bisa memicu tindakan berbahaya,” ujar Prabowo.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut bahwa gim seperti PUBG mengandung unsur kekerasan, kriminalitas, dan penampakan senjata yang realistis. Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengatakan bahwa pihaknya akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dan sistem klasifikasi Indonesia Game Rating System (IGRS) dalam proses evaluasi dan pengawasan konten gim daring.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung langkah pembatasan tersebut, namun menekankan pentingnya pengawasan keluarga dan lingkungan sosial. “Gim bukan satu-satunya faktor. Pola asuh dan literasi digital juga berperan besar,” kata Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah.









Sementara itu, komunitas gim dan sebagian masyarakat menyuarakan keberatan terhadap rencana pemblokiran. Mereka menilai bahwa gim tidak seharusnya dijadikan kambing hitam atas insiden kekerasan, dan menuntut pendekatan berbasis edukasi serta literasi digital yang lebih komprehensif.

Pemerintah belum menetapkan jadwal resmi pembatasan, namun proses evaluasi terhadap gim daring kekerasan dipastikan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengembang gim, pendidik, dan lembaga perlindungan anak.