Bacatrend, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru berjalan 15 bulan, namun wacana politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 sudah mulai mengemuka. Sejumlah elite politik dan partai mulai menyuarakan dukungan maupun manuver terkait kemungkinan pasangan calon presiden dan wakil presiden di periode mendatang.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara terbuka menyatakan dukungan agar pasangan Prabowo–Gibran melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode. “Kan sudah saya sampaikan Prabowo-Gibran dua periode. Sudah, itu saja,” kata Jokowi di Solo, akhir Januari 2026.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga mendukung Prabowo untuk dua periode, namun mendorong Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo.

Wacana duet Prabowo–Zulhas pun muncul, meski Gibran menegaskan dirinya tetap fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden hingga 2029. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyuarakan dukungan agar Prabowo melanjutkan kepemimpinan, tetapi belum secara tegas menyebut Gibran sebagai pasangan tetap.









Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai fenomena ini menunjukkan besarnya nafsu politik elite dibanding sikap kenegarawanan.

“Sebagian besar elite politik kita di Indonesia ini lebih besar nafsu dan hasrat politiknya daripada sifat kenegaraan. Tetapi bagi saya itu sah-sah saja, wajar-wajar saja, karena itu hak politik mereka… cuma memang ke depan ketika isu Pilpres 2029 sudah mulai memanas dari sekarang, saya kira di internal koalisi pemerintah pun akan tidak fokus bekerja,” ujarnya.

Survei Indikator Politik pada Februari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 79,9 persen. Dukungan dini dari partai-partai dinilai sebagai strategi untuk mengamankan posisi kabinet dan meningkatkan posisi tawar menjelang Pilpres 2029.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana elite politik mulai memanaskan kontestasi lima tahunan lebih awal, meski pemerintahan Prabowo–Gibran belum berjalan setengah periode. Dinamika politik yang muncul bisa memengaruhi fokus pemerintahan dalam menjawab persoalan ekonomi rakyat, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan janji perbaikan kesejahteraan.