Bacatrend, Jakarta — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal partai untuk periode 2025–2030. Penunjukan ini dilakukan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jakarta dan langsung disambut dengan pelantikan. Keputusan tersebut menandai kembalinya Hasto ke posisi strategis setelah sempat tersandung kasus hukum terkait suap dalam proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara, namun dibebaskan melalui amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus 2025.

Momen penunjukan berlangsung dramatis. Nama Sekjen sempat tidak tercantum dalam daftar pengurus yang dibacakan. Ketika ditanya siapa yang akan menjabat, Megawati menjawab singkat, “Ya Mas Hasto,” yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari para kader. “Semua refleks berdiri dan tepuk tangan bersama-sama. Kalau ditanya kaget? Kaget, karena saya juga tidak tahu,” ujar Adian Napitupulu, Wakil Sekjen Bidang Komunikasi PDIP.

Peneliti senior BRIN, Lili Romli, menilai penunjukan kembali Hasto tak lepas dari loyalitas dan pemahaman mendalam terhadap arah politik Megawati. “Dalam aspek chemistry dan loyalitas, Pak Hasto sudah mengerti dan paham langgam politik Ibu Megawati,” katanya. Ganjar Pranowo, Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, juga membenarkan keputusan tersebut. “Sudah diputuskan Ketum, pelantikan,” ujarnya singkat.

Meski mendapat dukungan internal, penunjukan Hasto menuai sorotan dari pengamat dan publik. Trubus Rahardiansyah, analis politik dari Universitas Trisakti, menyebut keputusan ini berisiko mencederai citra PDIP sebagai partai anti-korupsi. “PDIP tidak pro pada pemberantasan korupsi. Penunjukan Hasto kembali jadi Sekjen malah menodai citra PDIP, karena pemberian amnesti itu membenarkan kalau Hasto korupsi,” tegas Trubus. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, juga menyatakan bahwa status hukum Hasto sebagai pelaku korupsi tetap melekat meski hukuman telah dihapus melalui amnesti. “Status itu tetap berlaku. Amnesti hanya menghapus pelaksanaan hukuman, bukan perbuatannya,” jelasnya.









Selain Hasto, sejumlah tokoh nasional turut dilantik dalam struktur baru DPP PDIP, termasuk Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Tri Rismaharini. Megawati juga memberikan arahan agar seluruh pengurus “turun ke bawah” dan mendengarkan langsung aspirasi rakyat.