Bacatrend, Surabaya – Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah-Putih menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Selasa (26/8/2025). Mereka memprotes perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan delapan anggota Komisi A DPRD Jatim ke Finlandia, Mei lalu.

Perjalanan yang menggunakan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim itu dinilai bermasalah karena diduga melanggar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Negara. Instruksi tersebut diteken Presiden pada 22 Januari 2025 untuk menekan belanja negara yang tidak mendesak.

Diketahui, Komisi A DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke Finlandia pada 5–14 Mei 2025 dengan dalih mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi informasi berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk peningkatan pelayanan publik di salah satu kampus ternama.

Kegiatan ini disebut akan dilakukan dalam tiga gelombang, dengan Komisi A hanya berstatus sebagai peserta, sementara penyelenggara adalah BPSDM Jatim.
Koordinator lapangan aksi, Aqyas Sholeh, menyebut perjalanan itu tidak memiliki urgensi.









“Kami menilai kunjungan kerja ke Finlandia hanyalah tamasya politik yang memboroskan uang rakyat. Di tengah kondisi anggaran yang ketat, ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dalam orasi.

Dalam aksinya, massa menyampaikan lima tuntutan. Pertama, mendesak Komisi A DPRD Jatim menjelaskan urgensi perjalanan dinas luar negeri tersebut.

Kedua, meminta Badan Kehormatan DPRD Jatim memberikan sanksi pemberhentian kepada delapan anggota yang terlibat. Ketiga, menuntut pengembalian anggaran perjalanan.

Keempat, mendesak Kejaksaan Tinggi Jatim menyelidiki anggota DPRD serta pihak BPSDM. Dan kelima, menuntut pemberhentian Kepala Dinas BPSDM Jatim karena diduga melanggar Inpres No. 1/2025.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Jatim belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan para pengunjuk rasa.