Bacatrend, Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran negara. Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah yang berpotensi menekan fiskal nasional.

“Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean, kalau itu bagus,” kata Purbaya kepada awak media di Istana Kepresidenan.

Purbaya menjelaskan bahwa rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dalam rapat itu, pemerintah menekankan perlunya efisiensi anggaran di tahun berjalan.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan telah meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memangkas anggaran yang dianggap tidak mendesak atau bisa ditunda. Selain itu, setiap instansi diminta menyusun prioritas kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.









Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah masih menghitung besaran anggaran yang dapat ditekan untuk mengantisipasi dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran. “Tapi yang jelas kita juga hitung berapa sih defisitnya. Kan kita masih punya ruang sedikit ke atas sebelum ke 3% kan. Kan anggaran cuma di design ke 2,68% dari PDB defisitnya,” jelasnya.

Dengan target defisit sebesar 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah berupaya menjaga disiplin fiskal sekaligus menyiapkan bantalan jika harga energi melonjak akibat ketegangan geopolitik.

Rencana pemotongan gaji pejabat tinggi negara ini diharapkan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam berbagi beban fiskal, sekaligus memberi pesan moral bahwa pejabat ikut berkorban dalam situasi sulit. Pemerintah juga menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya menyasar gaji pejabat, tetapi juga belanja kementerian dan lembaga secara menyeluruh.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menekan defisit, mengurangi beban subsidi energi, dan memastikan anggaran lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.