Bacatrend, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana menulis ulang sejarah sebagai tandingan terhadap versi yang tengah disusun oleh Kementerian Kebudayaan, menyusul pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan keberadaan pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998.

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, menegaskan bahwa partainya akan menyusun sejarah berdasarkan fakta yang mereka miliki.

“Terhadap penulisan sejarah ini gimana Pak Pacul? Yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, ini gimana sikap PDI Perjuangan? PDI Perjuangan juga akan menulis sejarah,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam sebuah wawancara, Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 tidak pernah terjadi dan hanya berdasarkan rumor.









“Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu,” ujar Fadli Zon.

Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM, yang menegaskan bahwa pemerkosaan dalam kerusuhan 1998 memang terjadi dan telah diakui pemerintah sebagai dasar penyelidikan Tim Ad Hoc.

Menanggapi pernyataan Fadli Zon, Bambang Pacul mengingatkan bahwa Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, secara resmi mengakui adanya kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998.

“Waktu itu Presiden Habibie de jure presiden. Statement-nya apa? Ya silakan dibaca. Saya enggak mau kontradiksikan lah. Sampean baca, itu Presiden de jure, kan begitu,” ujar Bambang.

PDIP menilai bahwa sejarah tidak bisa lepas dari subjektivitas, tetapi setiap pandangan harus diuji dengan fakta.

“Bahwa subjektivitas Pak Fadli Zon mau mengambil cara yang berbeda, ya dipersilakan. Nanti kan ditabrakkan dengan ayat fakta. Kita ini susah kalau hanya ngotot-ngototan tok,” tambahnya.