Bacatrend, Jakarta – Meski sudah ada aturan pembatasan, pengawasan pemerintah daerah dinilai masih longgar.

Seorang pejabat Dinas Perdagangan di Jawa Tengah mengakui, “Banyak gerai buka dulu baru mengurus izin. Setelah ramai, baru kami tahu izinnya belum lengkap.”

Hal ini membuka peluang penyalahgunaan izin dan praktik “toleransi” antara pengembang dan oknum pejabat.

Beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Bandung telah menerapkan moratorium izin baru bagi ritel modern. Namun di banyak wilayah lain, penertiban belum berjalan optimal karena tekanan investasi dan minimnya koordinasi antarinstansi.









Aprindo dan Pelaku Ritel Membantah
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menolak anggapan bahwa Indomaret dan Alfamart mematikan warung rakyat.

Menurutnya, kedua jaringan ritel justru berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan program kemitraan dengan UMKM.

“Kami tidak mematikan, justru membuka peluang. Produk lokal bisa masuk ke toko kami, dan banyak karyawan berasal dari lingkungan sekitar,” jelas Roy.

Ekonom ritel Bhima Yudhistira menilai peringatan Cak Imin perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tegas dan terukur.
“Faktanya, ekspansi ritel modern memang menekan warung rakyat. Pemerintah harus memperketat izin zonasi dan mendorong kolaborasi, bukan hanya imbauan,” ujarnya.

Bhima menambahkan, pemerintah bisa mendorong toko kelontong digitalisasi lewat aplikasi pesan antar agar tetap kompetitif di tengah dominasi jaringan waralaba.

Membangun Keseimbangan Baru
Pernyataan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membuka kembali diskusi lama soal keadilan ekonomi antara ritel besar dan pelaku usaha rakyat.

Jika pemerintah tidak segera menata ulang izin dan sistem kemitraan, maka peringatan “warung rakyat mati di kampung sendiri” bisa menjadi kenyataan.

Cak Imin menyatakan soal ekspansi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart kembali menggugah perhatian publik. Ia menilai kehadiran dua jaringan waralaba tersebut hingga ke pelosok kampung telah menggerus ekonomi rakyat kecil.

“Kita tidak anti modernisasi. Tapi ketika Indomaret dan Alfamart masuk ke kampung-kampung, itu membunuh ekonomi rakyat kecil. Pemerintah harus hadir menata ulang,” kata kata Cak Imin saat sambutan dalam acara ‘1 Tahun Pemberdayaan Masyarakat’, di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025) lalu.