Bacatrend, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menindak ribuan dapur penyedia yang tidak memenuhi standar.

Langkah itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Sabtu (4/4).

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas penegakan aturan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, pengaturan distribusi makanan pada hari sekolah, serta sejumlah isu strategis lainnya.

Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 2.162 SPPG tercatat melanggar ketentuan. Dari jumlah tersebut, 1.789 dapur disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya, 368 diberikan Surat Peringatan pertama (SP-1), dan 5 lainnya dikenai SP-2.









“Secara umum, capaian program menunjukkan progres positif, namun distribusi ke pesantren perlu dipercepat. Atas perintah presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun,” ujar Zulkifli Hasan.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang menargetkan puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat pengawasan untuk memastikan standar kualitas, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi tetap terjaga.

Selain penindakan, pemerintah juga mendorong perbaikan sistem pengawasan dan distribusi, termasuk percepatan jangkauan program ke lingkungan pesantren yang hingga kini dinilai belum optimal.