Bacatrend, Surabaya – PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjalin sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) untuk memperkuat pengamanan aset negara yang mereka kelola di wilayah Jawa Timur.

Kolaborasi ini mencakup pendampingan hukum, percepatan proses sertifikasi aset, hingga langkah hukum terhadap pihak-pihak yang mencoba menguasai aset secara ilegal.

Aset yang menjadi prioritas penyelamatan terdiri dari lahan seluas lebih dari 327 juta meter persegi, ribuan rumah dinas perusahaan, serta berbagai bangunan lainnya.

Berdasarkan data PT KAI, aset tanah yang dikelola mencapai lebih dari 327 juta meter persegi, termasuk sekitar 16.000 unit rumah perusahaan dan lebih dari 3.000 bangunan dinas di sejumlah daerah operasional. Namun, sebagian aset tersebut masih dikuasai atau dimanfaatkan tanpa izin, baik sebagai tempat tinggal maupun disewakan untuk kepentingan komersial.









Untuk mengatasi persoalan ini, PT KAI terus memperkuat kerja sama lintas sektor, di antaranya dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Percepatan sertifikasi tanah menjadi salah satu strategi utama, dengan target seluruh aset tanah KAI tersertifikasi dalam empat tahun ke depan. Surabaya menjadi salah satu wilayah prioritas karena masih banyak aset KAI yang digunakan secara ilegal di kota tersebut.

“Kami berkomitmen menjaga aset negara. Kerja sama dengan Kejaksaan sangat krusial untuk memperkuat aspek hukum dalam upaya penyelamatan aset. Sertifikasi tanah yang dipercepat juga menjadi langkah penting agar aset tidak disalahgunakan di kemudian hari,” kata M. Nurul Huda Dwi Santoso, Executive Vice President Non Railway Assets PT KAI.

Tak hanya bekerja sama dengan aparat penegak hukum, PT KAI juga menggandeng Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Nationaal Archief Netherlands untuk memperoleh dokumen historis yang mendukung legalitas aset. Kolaborasi ini menjadi dasar penting dalam memperkuat bukti sah kepemilikan aset-aset strategis tersebut.