Bacatrend, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025, mengganti lima menteri dan melantik satu menteri baru untuk kementerian yang baru dibentuk. Di balik perombakan ini, tersimpan dinamika politik yang lebih kompleks dari sekadar penyegaran birokrasi. Dari sudut pandang analis, reshuffle ini mencerminkan respons terhadap tekanan publik, konsolidasi kekuasaan, dan penataan ulang arah kebijakan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu nama besar yang dicopot. Ia digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom senior yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Menurut analis politik Adi Prayitno dari UIN Syarif Hidayatullah, pencopotan Sri Mulyani bukan hanya soal kinerja fiskal, tetapi juga respons terhadap persepsi publik. “Sri disebut sempat membuat pernyataan kontroversial mengenai guru sebagai beban negara, meski tak disampaikan secara eksplisit dan rekaman yang beredar merupakan hasil deep fake. Tapi itu cukup mengguncang,” ujar Adi.

Selain Sri Mulyani, Budi Gunawan (Menko Polhukam), Abdul Kadir Karding (Menteri P2MI), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga diganti. Beberapa di antaranya telah lama menjadi sorotan publik. Budi Arie, misalnya, kerap dikaitkan dengan isu judi online. “Sudah lama jadi sosok kontroversial, sehingga muncul desakan untuk diganti atau mundur,” kata Adi. Sementara Karding sempat menuai kritik karena menyebut kerja ke luar negeri sebagai solusi pengangguran, dan Dito dinilai gagal mengangkat prestasi olahraga nasional.

Yang menarik, posisi Menko Polhukam belum diisi secara definitif. Spekulasi menyebutkan jabatan ini akan dirangkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, orang dekat Prabowo. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai langkah ini sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan. “Presiden Prabowo Subianto serius melakukan perbaikan sesuai aspirasi rakyat, tapi juga memperkuat kontrol politik di sektor strategis,” ujarnya.









Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah juga menjadi sorotan. Irfan Yusuf dilantik sebagai menteri, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri. Transformasi dari badan ke kementerian ini dinilai sebagai langkah memperkuat tata kelola ibadah haji dan umrah, sekaligus memperluas pengaruh politik di sektor keagamaan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa reshuffle dilakukan berdasarkan evaluasi berkelanjutan. “Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet,” ujarnya di Istana Negara.

Secara keseluruhan, reshuffle ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak hanya merespons tekanan publik, tetapi juga mengatur ulang barisan strategisnya. Di tengah tantangan ekonomi, tekanan sosial, dan dinamika politik internal, perombakan kabinet menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan arah pemerintahan. Namun, publik tetap menanti: apakah wajah baru ini akan membawa perubahan nyata, atau sekadar pergantian nama dalam sistem yang belum sepenuhnya berubah.