OpiniNgeTrend – Ketika penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan melawan narkoba justru terseret dalam pusaran kemewahan, maka runtuhlah kepercayaan publik terhadap institusi yang mestinya menjaga moral dan hukum.

Cerita dimulai dari hasrat ingin naik mobil Toyota Alpard yang menjadi simbol kemewahan. Mirisnya hasrat kemewahan justru jadi alasan atasan yang malah menjerumuskan bawahan sampai ke neraka.

Kasus di Bima, Nusa Tenggara Barat, menjadi cermin betapa rapuhnya integritas aparat ketika jabatan digunakan untuk memenuhi ambisi pribadi.

Skandal yang menyeret Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, melalui pengakuan bawahannya, Kasat Resnarkoba AKP Malaungi, membuka luka besar dalam tubuh penegakan hukum.









Permintaan mobil Alphard terbaru seharga Rp 1,8 miliar bukan sekadar transaksi pribadi, melainkan simbol bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan untuk kepentingan yang jauh dari tugas utama: melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

Nyanyian Kasat Resnarkoba yang mengungkap aliran dana dari bandar narkoba memperlihatkan betapa mudahnya benteng hukum runtuh ketika aparat tergoda oleh kemewahan.

Mobil mewah yang dijadikan syarat bukan hanya mencerminkan gaya hidup konsumtif, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya moralitas penegak hukum.

Aparat yang seharusnya menindak tegas peredaran narkoba justru bernegosiasi dengan pelaku kejahatan, menjadikan hukum sebagai alat tawar-menawar.

Kasus ini menegaskan bahwa ancaman terhadap masyarakat tidak hanya datang dari jaringan narkoba, tetapi juga dari aparat yang memilih bermain mata dengan kejahatan.

Ketika hukum dijadikan komoditas, wibawa institusi runtuh, dan masyarakat kehilangan pegangan.

Kepercayaan publik terhadap Polri, yang dibangun dengan susah payah, bisa hancur hanya karena segelintir oknum yang memilih jalan pintas demi kemewahan.

Kasus Alphard di Bima harus menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan pembersihan internal secara menyeluruh.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pencopotan jabatan, tetapi harus dilanjutkan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberanian menindak tegas setiap oknum tanpa pandang bulu.

Sebab, runtuhnya integritas aparat bukan hanya soal individu, melainkan ancaman terhadap keselamatan publik dan masa depan penegakan hukum di negeri ini.

Namun juga jangan lupa, bukan rahasia lagi jika selama ini kekuasaan kerap digunakan oleh atasan untuk menekan bawahan, agar mau menuruti hasratnya.

Bila tidak, ancaman jabatan kerap jadi momok dan alat penekan yang efektif agar bawahan selalu PATUH dalam kesesatan!. So, berbenahlah terus Polri….