Bacatrend, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya tengah mengkaji penerapan Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) dengan pola Availability Payment (AP) sebagai strategi menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah penurunan kapasitas fiskal daerah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, opsi KPBU-AP dipertimbangkan untuk proyek infrastruktur jalan, seperti perbaikan dan overlay. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan DPRD sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

“Kita masih mempelajari dengan KPBU-AP. Semoga dengan KPBU-AP ini nanti kami akan koordinasi dengan DPRD bisa dilakukan perbaikan,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Penurunan fiskal terjadi akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT). Tahun 2026, Surabaya hanya menerima DBH CHT sebesar Rp29,327 miliar, turun 48,3 persen dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp56,724 miliar. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2026.









Dengan kondisi ini, Pemkot dihadapkan pada dilema antara mempertahankan program sosial—seperti Rutilahu, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis—atau mengutamakan pembangunan infrastruktur.

“Hari ini kita tidak boleh lagi menyerah meskipun TKD berkurang, ditambah lagi (DBH CHT) cukai rokok berkurang. Jadi anggaran kita sudah berturunnya sampai Rp1 triliun lebih,” tegasnya.

Eri menegaskan, meski anggaran berkurang hingga lebih dari Rp1 triliun, pembangunan tidak boleh berhenti. KPBU-AP diharapkan menjadi solusi agar kebutuhan pembangunan tetap berjalan tanpa membebani fiskal daerah secara langsung.

“Kita sekarang tinggal punya pilihan, tetap menjalankan (Program) Rutilahu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau mengutamakan overlay (jalan) dan lain-lain,” ungkapnya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh opsi kebijakan akan dibahas pemkot bersama DPRD Surabaya. KPBU-AP menjadi salah satu solusi yang diharapkannya mampu menjembatani kebutuhan pembangunan tanpa membebani fiskal daerah secara langsung.

“Nanti kita akan sampaikan ke DPRD. InsyaAllah dengan salah satu solusinya adalah dengan KPBU-AP,” pungkasnya.