Bacatrend, Jakarta – Peristiwa politik dalam sepekan disebut dengan penuh drama dan antiklimaks!. Mulai dari gonjang-ganjing pernyataan anggota DPR RI yang disebut tak merakyat hingga akhirnya demonstrasi besar-besaran pun terjadi diberbagai tempat. Berikut review peristiwa politik selama sepekan yang dirangkum redaksi:

  1. Kontroversi Tunjangan DPR RI: Pemantik Kemarahan Publik
    Isu ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, pada 19 Agustus 2025, yang menyebut bahwa anggota DPR menerima tunjangan beras sebesar Rp12 juta per bulan, tunjangan bensin Rp7 juta, dan tunjangan perumahan Rp50 juta. Ia juga menyebut total pendapatan anggota DPR bisa mencapai Rp230 juta per bulan.

    “Selain gaji bulanan, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan beras mencapai Rp10 juta dan naik menjadi Rp12 juta per bulan,” ujar Adies.

    Pernyataan ini langsung menyulut amarah publik, terutama di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Adies kemudian mengklarifikasi bahwa data yang ia sampaikan keliru, dan menyebut tunjangan beras sebenarnya hanya Rp200.000 per bulan. Namun, klarifikasi itu tidak meredakan kemarahan publik.

    1. Pernyataan Kontroversial: “Tolol” dan Arogansi Wakil Rakyat
      Di tengah gelombang kritik, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, membuat pernyataan yang dianggap menghina masyarakat. Ia menyebut bahwa “orang-orang tolol di dunia” adalah mereka yang menuntut pembubaran DPR RI.

    “Sahroni menyebut orang-orang yang demo soal DPR adalah ‘orang tolol di dunia’,” tulis Tribunnews.









    Pernyataan ini memicu kemarahan lebih luas dan akhirnya membuat Sahroni dinonaktifkan oleh partainya pada 31 Agustus 2025. Arogansi sejumlah anggota dewan dalam merespons kritik publik dinilai memperburuk citra lembaga legislatif.

    1. Demonstrasi Nasional: Dari Aspirasi ke Aksi Massa
      Sejak 25 Agustus, demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan kota-kota lain. Aksi ini dipicu oleh tuntutan pembatalan tunjangan DPR, transparansi anggaran, dan reformasi politik. Kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat” yang digagas oleh influencer seperti Andovi Da Lopez dan Jerome Polin menjadi simbol gerakan ini.

    Puncak kemarahan terjadi pada 28 Agustus, ketika Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi di Pejompongan, Jakarta. Insiden ini memperluas gelombang demonstrasi dan memicu tuntutan pembentukan tim investigasi independen.

    1. Respons Pemerintah dan Presiden Prabowo
      Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat suara pada 31 Agustus 2025. Ia memanggil seluruh ketua umum partai politik ke Istana dan menyatakan bahwa pemerintah akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan dan kunjungan kerja ke luar negeri5.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak tegas aksi anarkis, namun menegaskan bahwa aspirasi damai tetap dijamin oleh negara.

    1. Tanggapan DPR: Pemangkasan Tunjangan dan Janji Reformasi
      Pada 5 September, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan enam poin tanggapan terhadap tuntutan rakyat. Di antaranya:

    Penghapusan tunjangan perumahan mulai 31 Agustus 2025.

    Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Pemangkasan tunjangan listrik, telepon, dan transportasi.

    Penonaktifan anggota DPR yang bermasalah.

    Komitmen transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi.

    “DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” ujar Dasco.

    Rangkaian peristiwa ini menunjukkan krisis kepercayaan publik terhadap DPR RI dan sistem politik secara umum. Meski pemerintah dan DPR telah merespons dengan pencabutan tunjangan dan janji reformasi, banyak pihak menilai bahwa langkah-langkah tersebut belum cukup untuk memulihkan legitimasi.

    Gelombang demonstrasi dan kemarahan publik bukan hanya soal angka tunjangan, tetapi tentang representasi, empati, dan keadilan sosial. Peristiwa ini bisa menjadi titik balik menuju reformasi politik yang lebih bermakna—jika respons elite benar-benar dijalankan secara konsisten dan transparan.