Bacatrend, Jakarta – Bantuan keuangan untuk partai politik kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan alokasi dana bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2024.

Rincian Bantuan dan Perhitungan Dana
Bantuan ini dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai, dengan nilai Rp1.000 per suara sah. Berikut adalah rincian bantuan yang diterima oleh beberapa partai besar:

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Aang Witarsa Rofik, menegaskan bahwa bantuan keuangan ini diberikan kepada semua partai yang memiliki kursi di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Perhitungan bantuan keuangan partai politik mengacu pada jumlah suara sah yang diperoleh dalam pemilu terakhir. Nilai bantuan per suara bisa berbeda tergantung tingkatnya. Nasional Rp1.000 per suara, sementara di provinsi atau kabupaten/kota bisa lebih tinggi atau lebih rendah,” ujar Aang.

Ia juga menambahkan bahwa dana ini harus digunakan sesuai aturan, seperti untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemerintah, yang kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).









Meskipun Kemendagri menjamin transparansi, bantuan keuangan untuk partai politik tetap menjadi perdebatan. Banyak pihak mempertanyakan apakah dana ini benar-benar digunakan untuk kepentingan publik atau justru menjadi sumber pendanaan internal partai tanpa pengawasan yang ketat.

“Kami berharap ada audit yang lebih ketat dan laporan penggunaan dana yang bisa diakses publik. Ini uang rakyat, jadi harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” ujar seorang pengamat politik.

Dengan jumlah dana yang cukup besar, publik berharap agar bantuan keuangan ini benar-benar digunakan untuk membangun demokrasi yang lebih sehat, bukan sekadar menjadi anggaran operasional partai.