Bacatrend, JAKARTA – Amnesty International Indonesia mengungkap temuan adanya impor dan penggunaan sejumlah teknologi penyadapan buatan Israel di Indonesia sepanjang periode 2017-2023, atau pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam rentang waktu tersebut, Indonesia disebut memperoleh sejumlah perangkat spyware dan sistem pengawasan digital yang banyak menuai kontroversi di berbagai negara.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan laporan investigasi organisasinya menemukan adanya pembelian perangkat penyadapan seperti Pegasus, Predator, dan FinFisher melalui jaringan broker dan perusahaan perantara di Asia Tenggara, termasuk Singapura.

Menurut Usman, data Amnesty menunjukkan proses pengadaan teknologi tersebut berlangsung sejak 2017 hingga 2023. Temuan itu diumumkan kembali dalam diskusi bertajuk”Skandal Penyadapan, Intervensi Politik dan Ancaman Terhadap Integritas Pemilu” di Jakarta.

“Kami mengumumkan sebuah laporan tentang penyadapan di Indonesia, khususnya tentang pembelian alat-alat sadap yang ditempuh melalui broker perusahaan di Asia Tenggara, salah satunya di Singapura, dan diperoleh dari Israel,” kata Usman.









Laporan Amnesty International berjudul A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia yang dirilis pada Mei 2024 menyebut terdapat bukti penjualan dan penyebaran berbagai teknologi spyware dan pengawasan digital kepada sejumlah perusahaan maupun lembaga negara di Indonesia sepanjang 2017-2023.

Dalam laporan tersebut, Amnesty mengidentifikasi sejumlah pemasok teknologi pengawasan yang berbasis atau terkait dengan Israel. Di antaranya adalah Q Cyber Technologies yang berafiliasi dengan NSO Group pengembang Pegasus, Intellexa yang memasarkan Predator, serta perusahaan Candiru dan Wintego Systems. Amnesty juga menemukan keterlibatan jaringan broker dan reseller yang berbasis di Singapura serta Indonesia dalam proses distribusinya.

Amnesty menyebut entitas pengguna yang terindikasi dalam rantai pengadaan itu mencakup lembaga negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun organisasi tersebut tidak menyatakan secara langsung bagaimana teknologi tersebut digunakan maupun siapa saja yang menjadi target pengawasan.

Usman menilai keberadaan perangkat mata-mata digital buatan Israel menimbulkan risiko serius terhadap hak privasi, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta aktivitas masyarakat sipil. Amnesty sebelumnya juga mengingatkan bahwa spyware seperti Pegasus dan Predator dikenal memiliki kemampuan mengakses data perangkat tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Temuan Amnesty tersebut kembali mencuat di tengah polemik dugaan penyadapan yang belakangan menyeret sejumlah pejabat tinggi dan menjadi perhatian publik. Organisasi hak asasi manusia itu mendesak adanya transparansi serta investigasi menyeluruh terhadap pengadaan dan penggunaan teknologi pengawasan digital di Indonesia.