Kades Tempursari Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Perzinaan
Reporter: Budianto
Bacatrend, Lumajang – Seorang Kepala Desa (Kades) Tempursari, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, berinisial F, dilaporkan ke Polres Lumajang atas dugaan tindak pidana perzinaan. Laporan tersebut dilayangkan Siti Amalia (30), istri dari AS, pria yang turut dilaporkan dalam perkara tersebut.
Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/B/207/X/2026/SPKT/POLRES LUMAJANG/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal Jumat, 30 Oktober 2026. Berdasarkan dokumen tersebut, laporan diterima petugas SPKT Polres Lumajang sekitar pukul 15.53 WIB.
Uniknya, bukti yang menjadi dasar pelaporan berasal dari media sosial (medsos). Pelapor mengetahui adanya dugaan hubungan terlarang tersebut dari konten yang diunggah oleh F di akun TikTok miliknya. Unggahan inilah yang kemudian menjadi dasar atau alasan pelapor membawa perkara ini ke jalur hukum.
Dalam laporannya, Siti Amalia menuduh keduanya telah melakukan hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan sah. Hal ini diduga melanggar Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kasus ini langsung menjadi perbincangan hangat dikalangan publik dan warga setempat. Mengingat F adalah pejabat publik yang dipercaya memegang amanah sebagai Kepala Desa. warga berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak ada pihak yang dilindungi.
Pemerintah Kabupaten Lumajang pun dipanggil untuk bersikap tegas. Masyarakat berharap kasus ini tidak sekadar berhenti di berita, tetapi ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh.
Jika terbukti ada pelanggaran disiplin maupun hukum, langkah tegas harus diambil agar kepercayaan publik dapat dipulihkan kembali.
Sementara itu, Humas Polres Lumajang, Eko saat dikonfirmasi melalui jaringan whatsappnya terkait laporan dugaan tindak pidana perzinaan tersebut sampai berita ini di turunkan belum memberikan jawaban.
Perkembangan selanjutnya dari kasus ini akan terus dipantau. Jika terbukti, kasus ini bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga menjadi catatan penting terkait integritas pejabat publik di Kabupaten Lumajang.









Tinggalkan Balasan