Bacatrend, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden definitif setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya segera menyiapkan tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Muzani menjelaskan, pimpinan MPR akan terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan guna membahas tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran. Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dia menegaskan, MPR memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden pengganti Gibran.









“Menurut konstitusi, kita punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” ujarnya.

Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, proses penentuan pengganti Gibran tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh MPR. Presiden terlebih dahulu mengajukan dua nama calon, kemudian MPR memilih salah satunya melalui mekanisme persidangan.

Muzani menambahkan, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.

Penyerahan surat itu menjadi awal proses administratif dan konstitusional untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran. MPR selanjutnya akan membahas agenda serta tahapan persidangan agar pengisian jabatan wakil presiden definitif dapat dilaksanakan sesuai amanat konstitusi.