Bacatrend, PATI — Di tengah panasnya udara Agustus, ribuan warga Kabupaten Pati bersiap turun ke jalan. Bukan untuk merayakan kemerdekaan, melainkan untuk menyuarakan kemarahan. Aksi demonstrasi yang digelar pada hari ini, bukan sekadar protes pajak—ia adalah jawaban atas ucapan seorang bupati yang dianggap menantang rakyatnya sendiri.

Semua bermula dari kebijakan kontroversial Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Meski akhirnya dibatalkan pada 8 Agustus, amarah warga tak surut. Terlebih, dalam sebuah video yang viral, Sudewo menyatakan, “Silakan demo, jangan cuma 5.000 orang, 50.000 pun saya tidak gentar”.

Ucapan itu menjadi pemantik. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, bersama eks pegawai honorer RSUD Soewondo dan ribuan santri, menyatakan siap turun ke jalan. “Kami tidak hanya menuntut soal PBB. Kami ingin Sudewo lengser,” tegas Teguh Istiyanto, koordinator aksi.

Di depan Kantor Bupati, posko donasi berdiri. Air mineral, makanan ringan, dan hasil bumi mengalir dari warga berbagai daerah. Spanduk raksasa bertuliskan “Copot Sudewo” menghiasi alun-alun. Bahkan ada warga dari Jakarta yang rela naik bajaj 12 jam demi bergabung.









Polda Jawa Tengah tak tinggal diam. Ribuan personel gabungan dari Polres Kudus, Rembang, Jepara, hingga Semarang Raya dikerahkan untuk mengamankan aksi. Wakil Gubernur Taj Yasin pun angkat bicara, merestui demo namun meminta massa tetap damai dan tidak anarkis.

Sudewo sendiri telah meminta maaf dan berjanji akan menemui massa aksi. Namun, bagi sebagian warga, permintaan maaf itu datang terlambat. “Kalau dia memang prorakyat, harusnya sejak awal tidak ada pemikiran untuk menaikkan pajak,” ujar Siswanto, eks honorer RSUD.

Demo ini bukan hanya soal pajak. Ia adalah refleksi dari ketegangan antara kebijakan dan kepercayaan, antara suara rakyat dan suara kekuasaan. Di Pati, 13 Agustus bukan sekadar tanggal, tapi momen ketika warga menuntut hak mereka untuk didengar.