Bacatrend, Jakarta – Dinamika internal partai kembali mencuat. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi membuka pendaftaran pencalonan ketua umum.

PSI Gelar Pemilihan Ketua Umum Baru, Jokowi Masuk Bursa?

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru mulai 13 Mei 2025. Pemilihan ini dilakukan melalui mekanisme “pemilu raya,” yang disebut-sebut terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Juru Bicara PSI, Beny Papa, menyatakan bahwa pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025, dengan syarat dukungan dari lima DPW dan 20 DPD PSI.

Menariknya, nama Jokowi disebut-sebut sebagai salah satu kandidat potensial.

Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menyebutkan bahwa pemilihan ketua umum akan dilakukan langsung oleh kader PSI melalui sistem e-voting pada 12-19 Juli 2025.









“Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan,” ujar Andy dalam konferensi pers.

PPP Juga Cari Ketua Umum Baru, Dinamika Politik Kian Memanas

Tidak hanya PSI, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tengah mencari sosok baru untuk mengisi kursi ketua umum.

Sejumlah nama mulai bermunculan, termasuk beberapa tokoh senior partai.

Pemilihan ini menjadi bagian dari upaya PPP untuk melakukan regenerasi kepemimpinan dan memperkuat posisi politiknya menjelang Pemilu 2029.

Sengkarut Ijazah Jokowi Kembali Mencuat
Isu mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo kembali menghebohkan publik pada 14 Mei 2025.

Gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri terhadap Universitas Gadjah Mada menuntut ganti rugi hingga Rp 69 triliun karena dugaan ketidakabsahan dokumen pendidikan Jokowi.

Dalam pernyataan tertulis, pihak penggugat menegaskan, “Dokumen tersebut tidak memenuhi standar verifikasi yang seharusnya.”

Sementara itu, pemerintah dan sejumlah lembaga independen terus menegaskan keabsahan arsip pendidikan Presiden.

Isu sengkarut ini kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik dan lintas media.

Tanggapan PDIP: Megawati Tegaskan Netralitas dan Kedaulatan Internal
Menanggapi gejolak pencalonan ketua umum di partai lain serta sorotan atas sengkarut ijazah Jokowi.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pendapatnya pada konferensi pers 17 Mei 2025.

Dalam pernyataannya, Megawati menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan internalnya masing-masing: “Kita harus mendukung kedaulatan internal setiap partai dan tidak mencampuri urusan internal partai lain. Fokus kami tetap pada agenda pemerintahan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.”

Pernyataan ini ditegaskan untuk mengurangi politisasi isu antar-partai dan mengarahkan perhatian publik pada agenda nasional yang lebih konstruktif.