Bacatrend, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya memperkuat komitmen pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta institusi kejaksaan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menegaskan bahwa kebijakan pengadaan harus selaras dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan APBD, baik dari sisi anggaran maupun waktu, agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Tujuan utama kita adalah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Maka setiap rupiah dari APBD harus memberi manfaat nyata bagi warga Surabaya,” ujar Eri.

Ia juga mengungkap bahwa Pemkot Surabaya secara rutin berkonsultasi dengan kejaksaan untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai regulasi. “Kami selalu meminta pendampingan hukum agar tidak ada aturan yang terlanggar, namun tetap bisa bergerak cepat demi mewujudkan Asta Cita,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi LKPP Setya Budi Arijanta memaparkan strategi pengadaan melalui skema Supplied By Owner (SBO) dan konsolidasi. Menurutnya, pendekatan SBO mampu meningkatkan efisiensi biaya, memperluas partisipasi usaha kecil, serta mencegah praktik kolusi.









“Dengan SBO, pengguna jasa memiliki kontrol lebih baik atas mutu, waktu, dan harga. Konsolidasi juga penting untuk menekan biaya pengadaan dan memperkuat industri dalam negeri,” jelas Setya.

Wakajati Jawa Timur Hari Wibowo menyampaikan bahwa kejaksaan siap mendampingi Pemkot Surabaya sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan APBD. Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari hulu, bukan hanya saat proyek berjalan.

“APBD bukan sekadar angka, tapi merupakan denyut pembangunan. Kami siap mendampingi agar seluruh proses berjalan aman dan nyaman,” tegas Hari.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan pendampingan hukum dari kejaksaan sebagai langkah preventif. “Lebih baik dicegah daripada dituntut. Sinergi ini harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat,” tutupnya.